Kamis, 15 November 2018

Dana Operasional Desa Dianggarkan Oleh Pemerintah Untuk Cegah Penyimpangan Dana Desa

Dana Operasional Desa Dianggarkan Oleh Pemerintah Untuk Cegah Penyimpangan Dana Desa. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang coba disikapi oleh pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
KOMPAS.com/Devina Halim
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah telah menyediakan dana operasional desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Tjahjo mengatakan, dana operasional desa merupakan dana yang diperuntukan bagi perangkat desa untuk menjalankan program-program yang bersumber dari dana desa. "Maka kami mengusulkan ada anggaran untuk kades dan perangkat desa sendiri.

Jangan sampai nanti menggunakan anggaran desa ini yang justru implikasinya ini ada temuan BPK, temuan inspektorat, temuan kejaksaan, dan sebagainya," jata Tjahjo.

Ia mengatakan besaran dana operasional desa maksimal 5 persen dari dana desa yang disalurkan pemerintah kepada masing-masing desa. Tjahjo menambahkan dana operasional desa nantinya masuk pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Sedang diproses oleh Kemenkeu lewat ADD, maksimum 5 persen dari anggaran dana desa," tutur Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Penyimpangan Dana Desa, Pemerintah Anggarkan Uang Operasional Kades", https://nasional.kompas.com/read/2018/11/15/07585981/cegah-penyimpangan-dana-desa-pemerintah-anggarkan-uang-operasional-kades. 
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Krisiandi

Baca Juga :

Artikel Terkait

Berikanlah komentar Anda dengan bahasa yang sopan, santun, singkat dan mudah dipahami.
EmoticonEmoticon